Commando Semua Informasi Terkini Dan Ter-Update

Tuesday, February 7, 2017
Berlangganan

Waduh .. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101 - Commando

Waduh .. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101 - Commando


JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sama-sama mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter AgustaWestland AW101.
Menhan menuturkan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan, sehingga dibeli melalui Sekretariat Negara.

"Itu dulu (dibeli untuk) pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui Setneg. Uangnya dari Setneg. Jadi Menteri Pertahanan enggak tahu apa-apa," ujar Ryamizard seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter VVIP jenis AgustaWestland AW101. Menurut dia, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.

Waduh .. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101 - Commando

Satu tahun berselang, TNI AU tetap membeli helikopter tersebut meski pernah mendapat penolakan dari Presiden. Pada 27 Desember 2016, Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna menuturkan bahwa penolakan oleh Presiden berkaitan dengan pembelian AW101 untuk VVIP. Sementara itu,yang dibeli pada akhir 2016 itu adalah untuk pasukan dan SAR tempur.

Ryamizard menegaskan bahwa pesawat tersebut tetap melalui Setneg karena diperuntukkan sebagai pesawat kepresidenan.

"(Pembelian) bukan melalui Kemhan. Melalui Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Karena
Kemenkeu memfasilitasi kalau Kepresidenan langsung ke Setneg, Jadi waktu kerja (beli), Panglima enggak tahu, saya juga enggak tahu. Setneg yang tahu," kata Ryamizard.

Panglima TNI juga mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI. Sumber : Tribun