Commando Semua Informasi Terkini Dan Ter-Update

Saturday, December 10, 2016

14 Negara Desak Myanmar Untuk Izinkan Bantuan untuk Rohingya Indonesia Tidak Termasuk - Commando

14 Negara Desak Myanmar Untuk Izinkan Bantuan untuk Rohingya Indonesia Tidak Termasuk - Commando

C0MANDO.COM - HONG KONG -  Dikabarkan Sebanyak 14 negara Terus mendesak Negara Myanmar guna memungkinkan dimulainya kembali bantuan penuh untuk mayoritas Muslim di negara bagian Rakhine. Bahkan terkait dengan hal tersebut PBB menyebutkan jika eskalasi di wilayah tersebut sudah menciptakan krisis kemanusiaan seperti yang selama ini diserukan oleh aktivis.

"Sebagai teman dari Myanmar, kami sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di bagian utara Rakhine," begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Yunani, Irlandia, Belanda, Polandia, Spanyol, Swedia, Turki dan Amerika Serikat (AS).

14 Negara Desak Myanmar Untuk Izinkan Bantuan untuk Rohingya Indonesia Tidak Termasuk - Commando

"Bantuan sangat dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan yang serius, tetapi juga untuk mulai mengembalikan kepercayaan dan harapan yang penting untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari New York Times, Jumat (9/12/2016).

Sebelumnya, mantan Sekjen PBB Kofi Annan mengunjungi wilayah utara negara itu pekan lalu. Kunjungan Annan sebagai bagian dari komisi yang ditunjuk pemerintah guna mempelajari kondisi di wilayah itu.

"Kami telah diberi jaminan bahwa bantuan kemanusiaan diperbolehkan akses dan kepercayaan bahwa semua masyarakat yang membutuhkan akan menerima bantuan yang mereka butuhkan," kata Annan wartawan di Yangon, Selasa lalu.

Namun juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Pierre Peron mengatakan, hanya sekitar 20 ribu dari 150 ribu lebih orang yang menerima makanan, uang tunai atau bantuan nutrisi di Rakhine utara. Ia mengatakan kekuarangan bantuan itu merupakan yang terbaru terkait pembatasan gerakan.

"Kebanyakan orang tinggal di luar pusat-pusat utama wilayah penduduk di daerah itu, termasuk 7.600 wanita hamil yang belum memiliki akses ke layanan kesehatan primer atau rujukan darurat," kata Peron dalam sebuah pernyataan.